Kontak kami:

061(8213533)

logo

KADIS ESDM PROVSU BUKA ACARA DIKLAT PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA

Medan,

Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Ir.Zubaidi,M.Si membuka acara Diklat Pengawas Operasional Pertama(POP) 2018 di Hotel Grandhika Selasa (27/11).

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara masih mempunyai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi prinsip-prinsip Good Mining Practice (Kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya dalam menyiapkan tenaga yang kompeten dalam pengawasan operasional pertambangan. Kegiatan ini bertujuan mencetak calon Pengawas Operasional yang kompeten sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi prinsip-prinsip Good Mining Practice. Pada awalnya ditujukan kepada seluruh Pemegang Izin Usaha Produksi (IUP) wilayah Provinsi Sumatera Utara karena menurut data terakhir  31 Oktober 2018 bahwa ada sekitar 159 usaha pertambangan yang sudah mengantongi Izin Usaha Pertambanagan (IUP) Operasi Produksi dan 14 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Dalam mewujudkan kaidah pertambangan yang baik, diwajibkan untuk melaksanakan K3 pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang, konservasi dan memenuhi standar baku mutu lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan tambang dituntut untuk mematuhi aturan pertambangan, menerapkan teknis pertambangan yang baik, memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan lingkungan, menerapkan K3 pertambangan.

Provinsi Sumatera Utara telah banyak memiliki IUP yang telah terbit. Hal ini melatarbelakangi PT.Sampulu Adijaya Prakarsa untuk mengajukan Diklat Pengawas Operasional Pertama. untuk memenuhi persyaratan kompeteni tersebut, diperlukan Diklat POP yang memadai sehingga peserta pelatihan dapat memenuhi standar kompetensi yang diperlukan sebagai syarat pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT).

Selain itu kegiatan ramah lingkungan khususnya di industri pertambangan harus menjadi konsen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tambang diharuskan memiliki tenaga ahli yang kompeten untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional pertambangan. Pengawas Operasional Pertambangan ini  diharapkan menjadi KTT. Kita ketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan, baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi wajib memiliki KTT sebelum melakukan kegiatan yang tertuang didalam Peraturan menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 10 ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Ekplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *